Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – DPRD Banyuwangi cukup kritis memblejeti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2017. Beragam kinerja eksekutif disorot. Salah satunya, persoalan janur dan belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD). Sorotan tentang janur ini menyikapi disahkannya Perda tentang Perlindungan Tanaman Kelapa.
Versi DPRD, berdasarKAN fakta di lapangan, akhir-akhir ini hasil Tanaman Kelapa kurang begitu produktif. Dipicu banyaknya pencurian janur. “ Kami sarankan, eksekutif membentuk tim bersama legeslatif untuk melakukan pengawasan terpadu terhadap tanaman kelapa. Sehingga, ke depan, produktivitas tanaman kelapa di Banyuwangi bisa meningkat lagi,” kata Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ismoko dalam Paripurna Penilaian LPKJ Bupati 2018, Rabu (2/5) lalu.
Politisi Golkar ini menjelaskan, pertanian adalah salah satu sektor penting perekonomian masyarakat. Bahkan, menjadi tumpuan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Banyuwangi dan berkontribusi terbesar dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) Banyuwangi. DPRD berharap sektor pertanian menjadi prioritas dalam program kegiatan pembangunan daerah.
Kemudian, terus mendorong perangkat daerah bidang pertanian lebih optimal dalam penyediaan infrastruktur pertanian. Seperti pembangunan embung dan irigasi, jalan usaha tani, sarana prasarana petani, fasilitas permodalan, bibit unggul dan pupuk. Lalu, eksekutif senantiasa melakukan survei, membuat data base terkait pasar komoditas pertanian. Sehinga, para petani tidak mengalami kerugian akibat anjloknya harga saat panen raya.
Terkait PAD, DPRD mencatat kinerja eksekutif tak sesuai target. Tahun 2017, target PAD hanya mampu terealisasi 84,55 persen. Kondisi ini dipicu belum diundangkannya Perda terkait Penyesuaian Tarif Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Sementara, bidang pendidikan, Dewan menilai masih ada permasalahan yang muncul. Meski, prestasinya juga membanggakan.
Beragam persoalan itu, belum tercapainya standar pelayanan minimal pendidikan dasar,belum optimalnya pengelolaan penyelenggaraan pendidikan non formal dan terbatasnya sumber daya pendidikan baik formal maupun non formal. DPRD memberikan saran agar eksekutif terus menerus meningkatkan kualitas SDM, baik di pendidikan formal maupun non formal melalui pelatihan serta pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang standar.
Bidang kesehatan, Dewan menyoroti masih minimnya sarana prasarana puskesmas rawat inap yang standar, kurangnya dokter spesialis di RSUD Blambangan maupun Genteng dan banyaknya tenaga administrasi dan perawat yang belum PNS. Sedangkan bidang pariwisata, Dewan menyarankan adanya inovasi membuka destinasi wisata baru. Lalu, bekerjasama dengan investor untuk mendorong terwujudnya kereta gantung di Ijen.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memberikan apresiasi penilaian DPRD ini. Menurutnya, beragam kekurangan yang ditemukan menjadi masukan berharga bagi kelanjutan kinerja pemkab. Meski begitu, banyak hal yang bisa dibanggakan dari kemajuan Banyuwangi. Salah satunya, Banyuwangi menjadi salah satu kota cerdas yang diusulkan Kementerian Luar Negeri ke tingkat ASEAN. “ Salah satu indikatornya, kita bisa membawa program smart kampung. Jadi, ini dinilai positif oleh pusat,” kata Anas. (udi)
