Kejar Wajib Pajak Nakal, Pemkab Gandeng Kejaksaan

2
Satpol PP Banyuwangi melakukan penyegelan restoran yang menunggak pajak, belum lama ini. (foto/bb/udi).

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.co.id) – Pemkab Banyuwangi memiliki cara jitu untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya, menggandeng Kejaksaan. Targetnya, memburu wajib pajak nakal, kerap menunggak pajak. Sehingga, target PAD bisa diraih sesuai jadwal.

Selama ini, PAD Banyuwangi mengandalkan retribusi dari hotel dan restoran. Dengan menggandeng Kejaksaan, harapannya, para pemilik restoran dan wajib pajak lainnya bisa tertib membayar tanggungan. “ Kami menggandeng Kejaksaan Negeri untuk ikut mendorong wajib pajak taat membayar pajak. Sehingga, PAD bisa optimal,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi Agus Siswanto didampingi Kepala Dinas Pariwisata MY Bramuda.

Menurut Agus, kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Banyuwangi dituangkan dalam perjanjian bidang hukum. Agus menambahkan, selama ini berbagai upaya dilakukan untuk menggenjot PAD. Padahal, potensinya cukup besar. Namun, belum membuahkan hasil optimal. Termasuk, menerjunkan Satpol PP dalam menegakkan perda.  “Ternyata hasilnya belum memuaskan. Ketaatan wajib pajak belum optimal. Karena itu, kami manggandeng Kejaksaan agar wajib pajak lebih taat,” tegasnya.

Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri kata dia berkaitan dengan penegakkan perda yang berhubungan pajak daerah. Pihaknya berharap, nantinya para wajib pajak bisa lebih taat. Sehingga, realisasi PAD lebih optimal.

Agus menambahkan, tahap pertama ini ada 40 wajib pajak yang disasar bersama Kejaksaan. Total tanggungan pajak senilai Rp 2 miliar. Pajak tersebut berasal dari pajak hotel, restoran, serta pajak bumi dan bangunan (PBB). “Nantinya, Kejaksaan akan memberikan saran dan pertimbangan kepada kami sesuai hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak,” paparnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi Adonis menuturkan, kerja sama dengan Pemkab menjadi salah satu tugas Kejaksaan. Selain bidang pidana, Kejaksaan bertugas di bidang perdata dan tata usaha negara. “Apa yang kita lakukan bersama Pemkab  di bidang perdata, dalam rangka peningkatan PAD,” ujarnya.

Bersama Pemkab, pihaknya akan mengajak dan menyadarkan wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak. Sehingga, tanggungan pajak yang harus dibayar bisa masuk ke kas daerah. “Tentu ini melalui prosedur,” tegasnya.

Pihaknya akan meminta data-data wajib pajak yang harus ditangani kepada Bapenda. Penanganan akan dilakukan dengan surat kuasa khusus (SKK) yang diberikan Bapenda. Lalu, Kejaksaan akan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan dan langkah-langkah sesuai prosedur yang berlaku. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan

HUB. : 085236362484