Kasasi Ditolak, Budi Pego Terancam Dijemput Paksa

3
Perwakilan warga membawa miniatur nisan memprotes rencana eksekusi Budi Pego di Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Kamis (27/12). (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.co.id) – Kasus demo tolak tambang emas Tumpangpitu, Banyuwangi, April 2017,  masih saja berpolemik. Terbaru, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi terdakwa kasus tersebut, Budi Heriawan alias Budi Pego, warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Pria ini diganjar hukuman empat tahun penjara oleh Hakim Agung. Vonis ini lebih berat dari putusan Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi (PT) Jatim yang hanya memvonis 10 bulan penjara.

Terkait putusan MA, Kejaksaan Negeri Banyuwangi sudah bersiap melakukan eksekusi. Melakukan penahanan Budi Pego. Namun, dua kali dilayangkan panggilan, pria yang divonis terkait logo palu arit dalam spanduk demo tersebut tak kunjung menyerahkan diri ke Kejaksaan. “ Dua kali panggilan sudah kita layangkan. Kita akan layangkan panggilan ketiga. Jika tetap tak datang, pasti akan ada upaya jemput paksa,” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Thoriq Mulahela, Kamis (27/12).

Menurutnya, putusan MA bersifat final. Namun,masih ada upaya hukum luar biasa, Peninjauan Kembali (PK) jika terdakwa ingin menempuhnya. “ Putusan MA bernomor 1567.K/2018, tertangal 16 November 2018 itu sudah final, incrah. Jadi, kami memiliki tanggungjawab melakukan eksekusi,” tegasnya. Bahkan, kata dia, upaya PK tak akan menunda upaya eksekusi. Dalam putusannya, MA menolak kasasi Budi Pego dan menguatkan putusan PN dan PT.

Lalu, kapan Budi Pego akan dieksekusi ? Menurut Thoriq, pihaknya masih menunggu petunjuk pimpinan untuk melakukan eksekusi. Apalagi, pihaknya belum mendapatkan permohonan penolakan putusan MA dari tim kuasa hukum terdakwa.

Kuasa Hukum Budi Pego, Ahmad Rifai mengaku kecewa dengan putusan MA. Sebab, lebih berat dari putusan PN dan PT. Parahnya, hingga detik ini, pihaknya belum menerima salinan putusan dari MA. Sehingga, belum mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan vonis lebih berat. Karena itu, pihaknya melayangkan surat penolakan putusan MA ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi. “ Dasarnya, pasal 270 KUHAP yang mengatur pelaksanaan eksekusi yang menunggu salinan putusan MA. Sebab, salinan putusan belum kita terima, baru petika amar,” tegasnya. Jika eksekusi dipaksanakn, pihaknya memastikan akan kesewenangan dan pelanggaran HAM. Apalagi, selama ini kliennya sangat kooperatif menjalani perkara.

Sementara itu, sekitar 30 orang perwakilan mahasiswa dan masyarakat sekitar tambang emas kembali melakukan aksi turun jalan, Kamis pagi. Mereka mendatangi Kejaksaan dan Pemkab. Tuntunanya, mendesak Kejaksaan menunda pelaksanaan eksekusi penahanan Budi Pego. Termasuk, kembali menolak izin pertambangan emas Tumpangpitu.  Budi Pego divonis oleh pn Banyuwangi, 23 Januari 2018. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan

HUB. : 085236362484