Dugaan Pelanggaran Kampanye, Kades Dipanggil Bawaslu

7
Kades Gumirih, Kecamatan Singojuruh usai menjalani pemeriksaan di Bawaslu Banyuwangi, Senin (11/2). (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.co.id) – Diduga melakukan pelanggaran kampanye, Kepala Desa Gumirih, Kecamatan Singojuruh, Ahmad Murai dan Ketua DPC Demokrat Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto dipanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi, Senin (11/2).

Keduanya tiba di kantor Bawaslu Banyuwangi, pukul 09.00 WIB. Lalu, menjalani pemeriksaan terpisah. Keduanya berurusan dengan Bawaslu setelah dilaporkan terkait dugaan pelanggaran kampanye dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Gumirih, 24 Januari 2019.

Kala itu, Kades mengundang seluruh Ketua Parpol di Banyuwangi. Namun, hanya satu ketua parpol yang hadir. Diundang juga, para anggota Dewan dari daerah pemilihan (dapil) 2 Banyuwangi. ” Saya menghadiri undangan Bawaslu untuk klarifikasi. Memang kami mengundang seluruh ketua parpol dan dewan. Tapi, kami dilaporkan katanya pelanggaran kampanye,” kata Ahmad Murai usai menjalani pemeriksaan di Bawaslu.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (Askab) Banyuwangi ini menambahkan pihaknya setiap tahun rutin mengundang ketua parpol dan anggota dewan dalam setiap musrenbangdes. ” Kenapa mengundang ketua parpol, sebab parpol tak bisa dilepaskan dari anggota dewan. Jadi, kita undang juga dalam Musrenbangdes,” tegasnya.

Ditambahkan, tahun 2019, pihaknya mendapatkan pagu anggaran dari APBD senilai Rp 1,7 miliar. Karena itu, pihaknya ingin menjalin komunikasi dengan lintas partai untuk mendukung pembangunan di desanya.

Terkait pemeriksaan di Bawaslu, pihaknya menunjukkan sejumlah bukti undangan dari tahun – tahun sebelumnya. “Kami punya bukti pengiriman undangan ke seluruh ketua parpol, hanya saja cuma satu yang masuk hadir,” ujarnya.

Sedangkan Ketua DPC Demokrat Michael Edy Hariyanto mengatakan kehadirannya di Musrenbangdes hanya memenuhi undangan. Tak ada kegiatan kampanye. ” Saya hanya lima menit dapat kesempatan bicara. Tidak ada kampanye untuk memilih salah satu caleg,” tegas pria yang juga caleg DPRD Banyuwangi ini. Menurutnya, undangan musrenbangdes ini bukan kali ini saja.

Sementara itu, Anang Lukman, Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran Bawaslu Banyuwangi menjelaskan, pemanggilan Kades dan Ketua Parpol ini menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye. “Berawal dari laporan, kami memanggil kedua terlapor,” jelasnya.

Ditambahkan, keduanya dicerca 23 dan 27 pertanyaan. Isinya, seputar kegiatan musrenbangdes. Sayangnya, kata Anang, pelapor dari kejadian ini dua kali tak hadir memenuhi panggilan Bawaslu, termasuk dua saksi yang dihadirkan. Pihaknya menggunakan pasal 280 dan pasal 282 Undang – Undang No.7/2017  tentang Pemilu. “ Hasil pemeriksaan ini akan kita plenokan. Apakah ada unsur pelanggaran, pidana atau tidak,” pungkasnya. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan

HUB. : 085236362484