Catat, “Debt Collector” Kendaraan Wajib Bersertifikat

7

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.co.id) – Maraknya aksi pengambilan kendaraan di pinggir jalan, membuat Otoritas Jasa Keuanan (OJK) turun tangan. Terbaru, OJK membuat aturan agar setiap petugas debt colletor wajib memiliki sertifikat kompetensi. Jika tidak, berarti ilegal. Masyarakat bisa menolaknya.

Kepala Kantor OJK Jember, Azilsyah Noerdin mengatakan petugas penarik jaminan yang biasa dikenal dengan debt collector mulai ditertibkan. Salah satu langkahnya, OJK menerbitkan aturan sertifikasi bagi petugas debt collector. “ Jadi, setiap petugas debt collector harus memiliki sertifikasi kasus. Jika tidak memiliki, tidak berhak melakukan penarikan jaminan dari konsumen,” kata Azilsyah Noerdin di Banyuwangi, Minggu (17/2).

Menurutnya, OJK sebagai lembaga perlindungan transaksi keuangan harus memberikan kepastian hukum kepada konsumen maupun lembaga keuangan. Sehingga, dalam kasus penarikan jaminan yang melibatkan debt collector harus diatur ketat. Dijelaskan, sertifikasi bagi petugas debt colletor ini sudah mulai diterapkan secara nasional. Sertifikasi bagi petugas debt collector sedang dalam proses. “ Untuk sertifikasi, dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk asosiasi perusahaan pembiayaan atau finance. Nantinya, decb collector benar-benar legal jika sudah bersertifikasi,” tegansya.

Mereka akan bertugas mengawal pelaksanaan fidusia sebagai perikatan sita jaminan pembiayaan. Azilsyah melanjutkan fidusia merupakan upaya pencegahan resiko dari perusahaan pembiayaan. Karena itu, setiap kredit kendaraan bermotor harus mendaftarkan fidusia ke lembaga terkait. Dokumen fidusia ini yang menjadi pegangan debt collector melakukan sita jaminan. Selain, kartu sertifikasi resmi. “ Jadi, fidusia wajib didaftarkan maksimal sebulan setelah transaksi kredit diteken. Jika telat, itu menyalahi prosedur,” jelasnya.

Pihaknya berharap, sertifikasi petugas debt collector ini bisa menekan kasus laporan konsumen terkait penarikan jaminan yang masuk ke OJK. Sebab, debt collector yang bersertifikasi akan diatur oleh kode etik dan aturan yang ketat. “ Artinya, tidak bisa bertindak sembarangan,” tegasnya.

Pihaknya juga mengimbau ke masyarakat melaporkan ke OJK jika menemukan pelanggaran terkait transaksi keuangan yang menyangkut lembaga pembiayaan atau perbankan. “ Jika ada keluhan terkait pembiayaan atau bank di bawah pengawasan OJK, laporkan. Kami akan proses,” pungkasnya. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan

HUB. : 085236362484