Jember-Banyuwangi Rawan Sengketa Agraria

21
Sosialisasi Perpres Reformasi Agraria diikuti puluhan perwakilan petani di eks Karisiden Besuki di Banyuwangi, Kamis (28/2). (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.co.id) – Memiliki banyak lahan peninggalan Belanda, membuat Banyuwangi dan Jember rawan meletusnya konflik agraria. Parahnya, hingga puluhan tahun, konflik sengketa lahan antara masyarakat dan lembaga negara banyak yang buntu. Tak jarang, masyarakat dipenjarakan akibat konflik ini.

Menyikapi itu, puluhan perwakilan petani di kawasan Tapalkuda (Jember, Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso dan Situbondo) kompak mendesak setiap pemkab membentuk Gugus Terpadu Reformasi Agraria (GTRA). Targetnya, sengketa lahan antara masyarakat dengan lembaga negara atau swasta bisa terselesaikan. “ Pembentukam Tim GTRA ini sesuai Perpres 86/2018 tentang Reformasi Agraria dan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional No.79/2019 tentang Pembentukan Tim GTRA,” kata Jumain, Ketua Serikat Petani Perjuangan Tapalkuda (Sepetak) di Banyuwangi, Kamis (28/2).

Dijelaskan, kawasan Tapalkuda cukup rawan muncul sengketa agraria. Menurutnya, lebih dari 20 tahun,sengketa agraria berkecamuk di kawasan eks Karisidenan Besuki tersebut. Namun, balum ada titik temu. “ Yang pernah selesai, hanya sengketa di Jenggawah dan Sukorejo, Jember. Sengketa warga dengan PTPN X dan TNI AD. Akhirnya, lahan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya. Setelah itu, lanjutnya, belum ada sengketa agraria yang berhasil selesai.

Yang menguntungkan, di zaman Presiden Jokowi muncul Perpres 86/2018 tentang Reformasi Agraria, dikuatkan dengan Keputusan Menteri. “ Ini menjadi payung hukum setiap pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk membentuk Tim GTRA. Jangan sampai dibentuk setelah Pilpres,” tegasnya. Pihaknya mendesak Pemkab segera melaksanakan Perpres. Sehingga, persoalan agrarian di daerah dengan cepat terselesaikan. “ Ini kita jadikan embrio, agar Pemkab benar-benar membentuk GTRA,” pungkasnya.

Gerakan petani di Tapalkuda ini diamini politisi PDIP asal Banyuwangi, Sonny T. Danaparamita. Menurutnya, sengketa agraria cukup rawan muncul di Banyuwangi maupun daerah lain di sekitarnya. Dia mencontohkan kasus agrarian di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Dusun Bongkoran, Kecamatan Wongsorejo hingga tanah pusaka di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. “ Tentunya, jika menjadi bagian pemerintah nasional, Pemkab harus mulai melaksanakan Perpres tentang Reformasi Agraria ini,” tegasnya.

Menurutnya, gerakan petani mendesak pembentukan GTRA bukan menantang Perhutani, PTPN atau negara.  Namun, kata dia, petani mulai sadar ikut mensukseskan reformasi agrarian. Perpres ini, lanjutnya, diteken Presiden Jokowi tepat di Hari Tani Nasional 24 September 2018. “ Pembentukan GTRA di kabupaten ini sangat mendesak. Secara sosiologis dan yuridis sudah ada payung hukumnya,” pungkasnya. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan

HUB. : 085236362484