Tanyakan Deviden, Dewan Panggil Investor Tambang Emas

6
Pertambang emas di Gunung Tumpangpitu, Pesanggaran, Banyuwangi. (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.co.id) – DPRD Banyuwangi mulai bersikap terkait keberadaan tambang emas di Gunung Tumpangpitu, Pesanggaran. Wakil rakyat Kota Gandrung ini memanggil jajaran direksi investor tambang emas tersebut, Jumat (1/3). Targetnya, mempertanyakan seputar pembagian deviden yang harus diterima Pemkab dari pertambangan ini.

Pertemuan lintas komisi DPRD bersama direksi ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Joni Subagio. Sayangnya, pertemuan digelar tertutup. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengaku sengaja memanggil jajaran direksi PT Bumi Suksesindo (BSI) selaku pengelola tambang emas Tumpangpitu. “ Kami ingin menangkap aspirasi masyarakat. Jadi, kita klarifikasi ke PT BSI. Kami juga belum tahu banyak tentang konteks seputar pertambangan emas tersebut,” kata Joni usai pertemuan.

Joni menambahkan, selama ini, Pemkab memiliki saham di tambang emas tersebut. Sehingga, harus ada kejelasan seputar deviden atau pembagian hasil perusahaan. Karena, deviden merupakan hak bagi masyarakat Banyuwangi. “Kita sudah klarifikasi ke pihak investor tambang. Deviden memang belum diminta oleh Pemkab,” jelas Ketua DPC PKB Banyuwangi tersebut.

Karena itu, pihaknya mendorong bagaimana deviden itu bisa masuk menjadi pendapatan asli Banyuwangi. Meski, kata Joni, deviden ini harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). “ Kita mendorong, bagaimana deviden itu bisa dinikmati masyarakat Banyuwangi,” jelasnya.

Joni melanjutkan, persoalan tambang emas di Tumpangpitu bukanlah wewenang PT BSI, selaku pengelola. Sebaliknya, investor pertambangan itu berada di bawah PT Merdeka Copper Gold (MCG). “ Jadi, saham pemkab itu dibawah naungan PT MCG, bukan BSI. Ini yang juga kita baru tahu,” imbuhnya.

Pihaknya mengapresiasi Pemkab Banyuwangi yang mampu menarik nomor pojok pajak tambang emas ini ke Banyuwangi. Sehingga, akan menjadi pemasukan cukup besar dari sektor pajak ke daerah. “ Kami apresiasi ini, karena pajak tambang emas ini cukup besar. Selama ini, disetor ke Jakarta,” tambahnya.

Ke depan, kata Joni, pihaknya akan melihat langsung kondisi pertambangan emas tersebut. Sehingga, bisa memberikan klarifikasi ketika muncul aspirasi masyarakat terkait pertambangan emas. “ Terkait tambang emas ini, kami hanya bertindak sesuai tupoksi. Khususnya, berkaitan deviden yang menjadi hak masyarakat,”pungkasnya. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan

HUB. : 085236362484