Cegah Pengkondisian Proyek, Kejaksaan Dampingi Guru PAUD

17
Jajaran Intel Kejari Banyuwangi menunjukkan sejumlah peralatan yang dijual ke PAUD secara masif, Rabu (6/3). (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.co.id) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi mulai “bersih-bersih” terkait penggunaan anggaran pendidikan. Terbaru, lembaga Adyaksa ini memberikan pendampingan ke para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terkait penggunaan anggaran Biaya Operasional Penyelenggara (BOP). Targetnya, memberangus praktik dugaan pengkondisian proyek di dunia pendidikan. Khususnya, PAUD.

Pendampingan ini hasil tindak lanjut rapat dengar pendapat antara Kejaksaan Negeri Banyuwangi dengan para pengurus Himpunan PAUD  se-Banyuwangi, Rabu (6/3). Dalam rapat terungkap, sejumlah proyek pengadaan peralatan di PAUD terkesan dipaksakan. Seperti, pengadaan alat tulis sekolah (ATS), alat permainan edukatif, tas sekolah, bahkan hingga susu.

Parahnya, harga yang ditetapkan jauh dari standar pasar. Kualitasnya di bawah harga. “ Jadi, kami ingin membuat transparansi penggunaan dana BOP di PAUD. Selama ini, muncul banyak dugaan pengkondisian proyek yang ditunggangi kepentingan tertentu, mengatasnamakan beragam lembaga. Termasuk, Kejaksaan,” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi Bagus Adi Saputra.

Dengan transparansi anggaran, kata Bagus, akan membuat citra pendidikan di Banyuwangi menjadi lebih baik. Pihaknya berharap, para guru tidak akan terbebani ketika mengadakan peralatan bagi pendidikan di sekolah masing-masing. “ Kami akan buatkan inovasi tertentu untuk transparansi anggaran, lewat festival anggaran BOP,” jelasnya. Sehingga, lanjut Bagus, tidak ada intervensi dan pengekangan dari oknum manapun dalam pengadaan proyek di PAUD.

Bagus berharap, tahun 2019, penggunaan anggaran BOP di Banyuwangi bisa berubah. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya menemukan indikasi penggelembungan pengadaan barang yang nilainya fantastis. Dicontohkan, ATS yang harganya sekitar Rp 15.000, dijual hingga Rp 115.000. “ Ada sekitar 3000 siswa PAUD. Satu pengadaan alat peraga, nilainya bisa Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar. Ini harus benar-benar terbuka,” tegas Jaksa kelahiran Banyuwangi ini.

Nantinya, Kejaksaan akan terus mendampingi para guru PAUD dalam mengadakan peralatan di sekolah masing-masing. Sebab,masing-masing sekolah memiliki patokan berbeda dalam memilih kualitas alat peraga,bukan disama-ratakan. Apalagi, dikondisikan.

Setelah PAUD, pihaknya akan menyasar TK, SD hingga SMP untuk memberikan pendampingan. Pihaknya juga membuka layanan pengaduan jika ada oknum yang mengatasnamakan Kejaksaan. “ Intinya, jika ada yang mengatasnamakan Kejaksaan ketika pengadaan proyek di sekolah, itu bukan kami. Sekolah boleh menolak,” pungkasnya.

Ketua Himpunan PAUD Banyuwangi, Dino Fita mengatakan total PAUD di Banyuwangi sebanyak 313. Dari jumlah ini, hanya 5-10 PAUD yang belum memperoleh BOP dari APBN. “ Kami senang jika Kejaksaan bisa mendampingi dalam penggunaan anggaran BOP,” tegasnya. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan

HUB. : 085236362484