Boyong Penghargaan Sistem Pemerintahan Elektronik Terbaik

22
Penghargaan sebagau kabupaten terbaik dalam layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (foto/bb/SPBE)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.co.id) – BANYUWANGI dinobatkan menjadi kabupaten terbaik dalam layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) oleh Kementerian Pendayagunaan dan Administrasi Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Pada evaluasi SPBE ini, Banyuwangi mendapatkan indeks 3,43 dari skala 5 atau yang tertinggi di kategori kabupaten seluruh Indonesia.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, Banyuwangi bersyukur mendapatkan penilaian baik pada evaluasi SPBE dari Kemenpan-RB. “Alhamdulillah, Pak Wapres dan Pak Menteri PAN-RB terus memacu seluruh daerah untuk terus memperbaiki kinerja, terutama menyempurnakan sistem elektronik, baik pada administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Muaranya adalah kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan pemerintah daerah,” kata Anas.

Banyuwangi, lanjut dia, telah menerapkan sistem elektronik pada berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan publik.  Banyuwangi bahkan telah memiliki peraturan bupati Banyuwangi (Perbup) tentang sistem informasi manajemen daerah tahun 2018 yang menaungi semua sistem informasi manajemen daerah (SIMDA).“Dengan teknologi ini semua pekerjaan semakin akuntabel dan efisien, sekaligus menyiasati keterbatasan pegawai,” ujar Anas.

Sekretaris Daerah Banyuwangi Djajat Sudrajat menambahkan penilaian yang dilakukan Kemenpan RB mengacu pada  indeks SPBE. Indeks tersebut mengukur sejumlah indikator pelaksanaan pemerintahan yang berbasis elektronik. Mulai domain kebijakan, tata kelola, hingga layanan SPBE. “Dari semua indikator itu, indeks Banyuwangi di atas 3. Paling tinggi ada pada domain layanan SPBE yang tercermin dari sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan publik,” jelas Djajat.

Di bidang administrasi publik, sistem elektronik dibangun secara terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral). Mulai pendapatan asli daerah (PAD), e- kinerja pegawai, perkembangan informasi pembangunan proyek. Bahkan Simral milik Pemkab Banyuwangi juga diapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Banyuwangi juga telah menerapkan e-audit terintegrasi di mana auditor tidak memerlukan surat izin untuk masuk ke seluruh dinas hingga desa-desa. E-audit juga bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelasnya.

Banyuwangi juga memiliki e-village budgeting dan e-village monitoring, sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa.

Sedangkan di bidang pelayanan publik sistem elektronik dibangun untuk mempercepat layanan yang diberikan kepada masyarakat. “Banyuwangi adalah kabupaten pertama yang memiliki Mall Pelayanan Publik. Saat ini 199 jenis layanan dokumen dan perizinan berbasis online dalam satu atap. Juga ada aplikasi program sosial Jalin Kasih yang berisi data kemiskinan dan penanganannya,” pungkasnya. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan

HUB. : 085236362484