BPJS GAGAL! WUJUDKAN JAMINAN KESEHATAN RAKYAT SEMESTA (JAMKESRATA)

34

Perbincangan tentang jaminan sosial, terutama BPJS Kesehatan, semakin menyita perhatian publik setelah pemerintah menaikkan iuran sebesar 100% lewat Perpres No. 75 Tahun 2019. Perdebatan yang mengemuka lebih pada persoalan teknis, defisit, carut- marut pelayanan dan besaran kenaikan iuran. Parahnya, baik pemerintah, BPJS Kesehatan dan para pendukungnya menyatakan bahwa penyebab defisit berasal masih kecilnya iuran peserta dan rakyat yang tidak patuh membayar iuran. Maka mereka sepakat  bahwa  menaikkan  iuran  dan  melakukan  penagihan  ala  debt colector  adalah solusi.  Padahal  itu  semua  merupakan  akibat  dari  sistem  Jaminan  Kesehatan    yang dianut oleh Indonesia, yaitu Jaminan Kesehatan dengan prinsip Asuransi Sosial (UU No 40 Tahun 2004 pasal 19).

Kesehatan Adalah Hak Warga Negara, Negara Wajib Memenuhinya

Untuk urusan Jaminan Sosial atau Jaminan Kesehatan, tak usah jauh-jauh mengadopsi konsep dari luar yang liberal. Indonesia sejatinya telah mempunyai dasar yang kuat dalam Pancasila dan Konsitusi UUD 1945.

Agar tampak baik dimata rakyat maka dipoleslah sistem asuransi sosial BPJS dengan 9 prinsip; gotong-royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, protabilitas, kepesertaan wajib,   akuntabilitas,   dana   amanat   dan   hasil   pengembangan   dana   digunakan seluruhnya untuk kepentingan peserta.

Makna gotong-royong dipersempit hanya sebatas si kaya bantu si miskin, yang sehat membantu  yang  sakit.  Padahal  pada  kenyataannya  iuran ―si  miskin‖  dibayar  oleh APBN melalui skema PBI (Penerima Bantuan Iuran).   Komposisi dana iuran yang terkumpul dalam BPJS Kesehatan, terbesar adalah iuran PBI  dan iuran pemerintah

untuk ASN yang nota bene berkelas 3. Anggaran negara ini berpotensi terpakai untuk pengobatan kelas 1 dan 2 yang lebih mahal, hal itu dikarenakan banyak peserta PBI yang tidak memiliki atau bahkan tidak tahu dirinya masuk dalam peserta BPJS. Pada 2018 utilitas (pemanfaatan) PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah)   untuk rawat jalan 86,15%  sementara  PBI  APBN  sebesar  11,69%,  Utilitas  PBPU  untuk  inap  9,73% sementara PBI APBN sebesar 2,68%. Namun bila dilihat dari total iuran, sejak 2014 hingga saat ini iuran PBI APBN menduduki peringkat teratas sementara iuran PBPU menduduki peringkat terbawah. Artinya, makna gotong royong di sini tidak terjadi. Malah negara secara tidak langsung telah mensubsidi kalangan yang lebih mampu.

Selain soal gotong- royong, tujuh prinsip lainya juga termanipulasi. Dari sembilan prinsip SJSN hanya satu yang selalu ditekankan yaitu soal IURAN WAJIB. Bahkan BPJS diberi kewenangan untuk memerintahkan kepada negara agar tidak memberi layanan administrasi publik bagi warga yang mangkir bayar iuran sebagai bentuk sanksi. Ini berbahaya, karena BPJS memiliki kekuasaan lebih tinggi dari konstitusi yang menjamin hak sipil seluruh rakyat.

Lalu apakah hanya rakyat dan pemerintah saja yang rugi?

Para pelaku usaha pun akan bertambah bebannya ketika iuran harus naik. Padahal sebelum  berlakunya  BPJS  banyak  perusahaan  yang  mempunyai  fasilitas  kesehatan yang modern dan layak. Setelah BPJS berlaku, fasilitas kesehatan itu harus tutup— karena pekerja memanfaatkan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, sehingga hak perkerjanya jadi berkurang dan berpotensi mengganggu hubungan industrial.

Jadi defisit BPJS Kesehatan selama beberapa tahun ini, bukan hanya karena persoalan ketidakdisplinan peserta atau fasilitas kesehatan, namun karena memang sistem ini yang bermasalah: Jaminan Sosial dijalankan dengan Sistem Asuransi. Dengan demikian semua peluang yang menyebabkan defisit terbuka lebar. Peluang penyebab defisit tersebut antara lain; komersialisasi sektor kesehatan sehingga harga obat-obatan dan layanan kesehatan mengalami kenaikan setiap tahun (12-15% pertahun), ketidakmampuan   rakyat   (peserta   informal)   membayar   iuran,   kemudian   defisit anggaran negara yang menyebabkan menurunnya kemampuan menalangi PBI.

dengan banyaknya masalah pada BPJS Kesehatan sekarang membuktikan bahwa sistem Asuransi Sosial ini tidak bisa memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang baik kepada rakyat.

Lalu apakah perlu diaudit? Hal itu perlu namun tidak akan menyelasaikan masalah sebenarnya. Audit harus dilakukan pada keseluruhan penyelenggaraan JKN dalam kerangka untuk memastikan trasnsisi ke sistem Jaminan Sosial yang baru yang sesuai UUD 1945.

Atas dasar analisis diatas, Partai Rakyat Demokratik (PRD) menyimpulkan:

  1. Bahwa Jaminan Sosial, termasuk Jaminan Kkesehatan adalah hak seluruh warga negara Indonesia (rakyat semesta) yang wajib dipenuhi oleh negara, sesuai Konstitusi (UUD 1945) dalam kerangka Kemanusiaan yang Adil dan Beradab demi terwujudnya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
  2. Bahwa dalam ketentuan umum (pasal 1 angka 3) UU No. 40 /2004 dan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) yang memuat prinsip-prinsip asuransi

telah menyalahi prinsip Jaminan Sosial sesuai Konsitusi. Sehingga pelaksanaannya menjadi bermasalah dan akan terus merugikan rakyat dan negara.

  1. Bahwa Jaminan Sosial tidak bisa diselenggarakan dengan sistem atau prinsip Asuransi Sosial.
  1. Bahwa secara  konsepsi  maupun  operasional  BPJS  telah  gagal  menjamin  hak rakyat atas jaminan kesehatan sebagaimana amanat Konstitusi.
  2. Kegagalan BPJS tersebut di atas dibuktikan dengan: 1) tuntutan adanya iuran wajib dari warga negara; 2) defisit dari tahun ke tahun yang terus meningkat; 3) beban Anggaran Negara dan pemerintah daerah sangat besar tapi output pelayanan seringkali mengecewakan    (bandingkan    dengan    Jamkesmas); 4)birokratisme yang berbelit-belit sehingga seringkali mengorbankan hak rakyat yang  membutuhkan pengobatan/perawatan;  5)  prinsip  gotong  royong  yang telah termanipulasi seperti dijelaskan di atas, serta; 6)klaim fiktif dan korupsi yang merajalela.
  1. Bahwa komersialisasi di sektor kesehatan telah berperan besar dalam membengkaknya biaya kesehatan dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu PRD mendesakkan solusi:

  1. Mencabut UU SJSN dan  UU BPJS. Konsekuensinya adalah BPJS dibubarkan. Sebelum  dibubarkan  harus  dilakukan  audit  menyeluruh  terhadap  BPJS  dan seluruh rekanan yang terkait.
  1. Wujudkan Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (JAMKESRATA), yang menjamin seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali dengan standard layanan yang  layak.
  1. Jamkesrata merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan jaminan kesehatan yang promotif, preventif dan rehabilitatif. Oleh karena itu harus dilaksanakan secara langsung oleh negara melalui Kementerian Kesehatan.
  2. Negara mengalokasikan Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) per warga negara setiap bulan untuk seluruh 270 juta WNI tanpa kecuali. Dengan skema ini negara mencadangkan  (10,000    x    12    bulan    x    270    juta    penduduk)    sekitar 32,400,000,000,000  (tiga  puluh  dua  triliun  empat  ratus  miliar  rupiah)  setiap tahun. Angka di atas jauh lebih kecil dibandingkan subsidi pemerintah untuk 96,8 juta PBI dari APBN ditambah 37,1 juta PBI dari APBD. Bahkan apabila alokasi  dinaikkan  jadi  Rp.  20,000,-  per  warga  negara  (jadi  total  64,8  triliun), pemerintah tetap dapat menghemat anggaran dalam jumlah yang besar.
  1. Pemerintah Daerah dapat berpartisipasi dalam JAMKESRATA melalui alokasi APBD tapi tidak membatasi rakyat untuk berobat di manapun dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu data atau nomor kepesertaannya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
  1. Untuk mendukung  program  JAMKESRATA  pemerintah  harus  membangun fasilitas   kesehatan   secara   massal   dan   merata   di   seluruh   Indonesia   serta melakukan   pengembangan   (riset)   untuk   penyediaan   obat-obatan   generik berkualitas.
  2. Pemerintah juga  wajib  mengembangkan  konsep  hidup  sehat,  terutama  pada faktor   perilaku   dan   lingkungan   sehat   yang   berkontribusi   70%   terhadap kesehatan manusia di samping kelainan bawaan dan akses kesehatan (30%).
  3. Rasio jumlah dokter di Indonesia masih sangat kurang, yaitu 1 dokter untuk 5.000 penduduk. Untuk menghasilkan rasio jumlah dokter yang lebih baik maka tidak  ada  jalan  lain  kecuali  pemerintah  mendirikan  lebih  banyak  Fakultas Kedokteran dan melakukan subsidi sekolah-sekolah tersebut.
  4. Dengan sistem  ini  skema  pembiayaan  semata-mata  bersumber  dari  pajak (progresif)    yang    dihimpun    melalui    instrumen    negara,    sehingga    tidak membutuhkan iuran khusus yang dijalankan oleh badan tersendiri seperti BPJS. 

     

     

     

    oleh : Tofan Adinata, S.Hi, M.Si