Siapkan Raperda Pasar dan Pertanian Organik

Aktivitas di Pasar Sritanjung kota Banyuwangi. (foto/bb/udi)

BANYAKNYA pasar tradisional menjadi penopang perekonomian kerakyatan. Kondisi ini menjadi perhatian serius jajaran DPRD Banyuwangi. Selain pasar, perlindungan dan pengembangan pertanian organik juga mendapat atensi khusus. Sikap para wakil rakyat kota Gandrung dituangkan dengan menyiapkan dua rancangan perda (raperda). Masing-masing Raperda Pengelolaan Pasar Rakyat dan Raperda Pengembangan Pertanian Organik. Kedua rancangan produk hukum daerah ini murni usulan DPRD.

“ Kita ingin melindungi kelangsungan pasar rakyat dan pertanian organik. Ini merupakan penopang ekonomi kerakyatan di Banyuwangi,” kata Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Banyuwangi, Ruliono, pekan lalu. Ketua DPD Golkar Banyuwangi ini menambahkan kehadiran pasar tradisional sangat diperlukan warga. Sebab, di pasar tradisional, warga bisa saling berinteraksi dengan kekerabatan. Lalu, menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dengan raperda ini, harapannya, pasar tradisional tidak tergerus lantaran berbenturan dengan pasar dan toko-toko modern. “Jadi, kita ingin mencari solusi dengan raperda ini,” jelas politisi asal Glenmore tersebut.

Selain pelestarian pasar tradisional, raperda ini akan mengatur restribusi pasar yang bisa dikelola desa. Sehingga, desa bisa mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pasar tradisional, kata Ruliono, akan diproyeksikan menjadi obyek wisata. “ Kita bisa meniru Yogyakarta, pasar tradisional menjadi jujugan wisatawan. Ini akan membantu pedagang kecil,” tegasnya. Dengan raperda ini, pasar tradisional juga diharapkan bisa mandiri.

Sedangkan Raperda Perlindungan dan Pengembangan Pertanian Organik kata Ruliono akan mengatur hadirnya pemkab dalam pertanian alami ini. Sebab, jika dikembangkan, pertanian organik bisa mendongkrak perekonomian. Selama ini, produk pertanian organik harganya jauh lebih mahal. “ Jadi, perlu diikat perda. Pemkab harus hadir dalam mengoptimalkan pertanian organik,” jelasnya.

Dua raperda ini menurut Ruliono sedang dalam tahap penyusunan naskah akademik (NA). Pihaknya juga meminta dua anggota DPRD pengusul raperda itu mencari persoalan di lapangan. Termasuk anggota Bapemperda, minimal satu kasus. Berbagai kasus ini akan dijadikan bahan ketika menggelar konsultasi ke Jakarta. Ditargetkan, NA dan bahan masalah bisa terkumpul hanya dalam seminggu. Setelah itu, Bapemperda akan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “ Kalau bahan masalah kita banyak, pembahasan di Jakarta akan lebih gayeng. Banyak yang bisa didiskusikan dengan pejabat di pusat,” pungkas Ruliono. (udi)