Melunak, Sanksi KTP hanya WNA

Marifatul Karmila. (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – DPRD Banyuwangi sedikit melunak terkait rencana sanksi denda bagi keterlambatan pengurusan administrasi kependudukan. Pansus revisi Perda Administrasi Kependudukan DPRD Banyuwangi sepakat jika sanksi tetap diberlakukan. Syaratnya, sanksi hanya diterapkan bagi warga negara asing (WNA). Alasannya, warga asing paling rawan dengan pelanggaran administrasi kependudukan. Lalu, demi terciptanya pendataan warga pendatang dari negara lain. “ Kalau kemarin kami menolak penuh sanksi, sekarang kami sepakat dengan sanksi. Tapi, hanya khusus WNA,” kata Ketua Pansus revisi Perda Administrasi Kependudukan DPRD Banyuwangi, Marifatul Karmila, pekan lalu.

Menurut politisi yang akrab dipanggil Rifa ini, pihaknya tetap bersikukuh menolak sanksi administrasi kependudukan lantaran berpihak ke masyarakat. Selain dikhawatirkan membebani, kesadaran masyarakat mengurus administrasi kependudukan belum sepenuhnya muncul. Sehingga, dikhawatirkan akan berimbas pada kepentingan masyarakat. Apalagi, nominalnya cukup besar. Senilai Rp 250.000. Sedangkan warga asing dikenai denda Rp 500.000, sebelumnya hanya Rp 100.000. “ Kalau sanksi bagi WNA, kami mendukung. Ini demi tertib administrasi bagi warga dari luar,” jelas srikandi Golkar ini.

Rifa menambahkan pihaknya sudah beberapa kali menggelar rapat kerja bersama pemkab. Namun, hasilnya masih belum menemukan titik temu. Pihaknya berharap, sanksi keterlambatan administrasi kependudukan tidak berlaku bagi warga lokal. Namun, hanya menyasar warga asing. Menurutnya, pembebasan sanksi denda ini merupakan bagian pelayanan maksimal bagi masyarakat. Sebab, kata dia, masyarakat terkadang masih membutuhkan pendampingan ketika harus mengurus administrasi kependudukan. Apalagi, banyak yang menitipkan kepada perangkat desa. Pihaknya khawatir, jika sanksi ini diterapkan bagi warga lokal justru akan membebani. Fakta di lapangan kata dia, tak semua masyarakat mau mengurus administrasi sendiri, meski sudah ada kemudahan pelayanan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jafri Yusuf mengatakan pemberlakuan denda bukan semata-mata mengejar pendapatan asli daerah (PAD). Namun, memberi pelajaran disiplin ke masyarakat terkait tertib administrasi kependudukan. “Kalau hanya mengejar PAD, nilainya sangat kecil. Tapi, fokusnya memberikan disiplin ke masyarakat dengan memberikan sanksi denda yang tinggi,” katanya.

Dijelaskan, sanksi ini juga mengatur ketertiban masyarakat. Pejabat ini mencontohkan ketika orang luar keluar masuk ke Banyuwangi. Jika tidak diberikan aturan sanksi tegas, dikhawatirkan tidak memberikan efek jera. Sehingga, menganggu pengamanan data administrasi kependudukan. “ Ini juga menekankan disiplin waktu bagi masyarakat,” jelasnya. Selama ini, kata dia, PAD dari denda keterlambatan administrasi kependudukan sangat kecil. Tahun 2017, hanya sekitar Rp 600 juta. Kebanyakan, denda keterlambatan pengurusan KTP. Sisanya, akta kelahiran dan surat pindah domisili. Dalam revisi Perda No.2/2014 tentang Administrasi Kependudukan, sanksi denda bagi keterlambatan administrasi akan dinaikkan cukup tajam. Bagi warga lokal, dikenai Rp 250.000, sebelumnya hanya Rp 50.000. Sedangkan WNA, denda naik dari Rp 100.000 menjadi Rp 500.000.  Baik DPRD maupun pemkab belum menemukan titik temu terkait hal ini. (udi)