Proyek PL Dihapus, Kontraktor Kecil Mengeluh

Proyek pengerjaan jalan di Banyuwangi. (foto/bb/dok)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – Rencana kebijakan penghapusan proyek penunjukkan langsung (PL), membuat para kontraktor di Banyuwangi, gelisah. Mereka menyayangkan kebijakan tersebut. Sebab, proyek PL menjadi harapan bagi kalangan kontraktor dengan modal menengah ke bawah. Jika PL dihapus, diganti dengan lelang, dikhawatirkan akan memicu banyak pengangguran di Banyuwangi. Keluhan ini diungkapkan salah satu kontraktor, Eko Soekartono, Rabu (21/3).

Pria yang juga Ketua LSM Rejowangi ini mengatakan pengerjaan proyek PL sejatinya sudah diatur dalam Perpres. Sehingga, tak ada alasan ketika proyek PL dihapus. “ Intinya, kami menyayangkan kebijakan penghapusan PL dan diganti lelang. Kami semua kontraktor butuh hidup, tanpa diskriminasi,” kata Eko Soekartono.

Dijelaskan, jika alasan proyek PL dianggap kurang berkualitas, dan proyek lelang lebih berkualitas, hal ini perlu dicermati. Sebab, proyek PL juga dikerjakan dengan aturan yang ada, hanya prosesnya tanpa lelang. “ Yang perlu diketahui, proyek PL itu dikerjakan para kontraktor kelas menengah ke bawah. Ini juga bagian menumbuh kembangkan pengusaha bawah,” jelasnya.

Pihaknya khawatir jika kebijakan penghapusan PL digulirkan, akan memicu banyak pengangguran. Sebab, banyak kontraktor kecil yang akan gulung tikar, tidak bisa beroperasi. Sejatinya, kata Eko, proyek PL yang dikerjakan kalangan kontraktor menengah ke bawah banyak juga menyerap tenaga kerja. Sebab, dalam satu CV, kata dia, ada tukang, kuli yang jumlahnya bisa 5 hingga 10 orang. Padahal, di Banyuwangi ada sekitar 700 CV atau kontraktor menengah ke bawah. Dari jumlah ini, 885 persen adalah kontraktor kategori kecil. “ Kalau kebijakan penghapusan PL ini dipaksakan, tentunya akan memicu gejolak,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi ini.

Terkait fenomena ini, lanjut Eko, pihaknya akan merapatkan barisan bersama para ketua asosiasi jasa konstruksi di Banyuwangi untuk mengambil tindakan. “ Kita masih berharap, kebijakan itu bisa ditinjau ulang. Ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” tegas Eko. Pihaknya khawatir, jika semua proyek dilelang,  banyak kontraktor tak bisa mengikutinya.

Sebelumnya, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melalui Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang akan menghapus  sistem PL dalam pengadaan jasa konstruksi dan barang di Banyuwangi. Alasannya, menjamin kualitas pengadaan. Dengan proses lelang terbuka, harapannya bisa menghasilkan produk proyek berkualitas. Biasanya, proyek dengan nilai maksimal Rp 200 juta dilakukan sistem PL, sedangkan Rp 200 juta ke atas melalui lelang terbuka. Rencana kebijakan penghapusan proyek PL ini akan diberlakukan pada perubahan anggaran keuangan (PAK) 2018. (udi)