Pansus Perjuangkan Bebas Denda KTP

Jaring aspirasi warga terkait revisi Perda Adminduk. (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – PERJUANGAN pembebasan denda administrasi kependudukan terus digalang DPRD Banyuwangi. Pansus revisi Perda Administrasi Kependudukan (Adminduk) memastikan akan terus berjuang membebaskan denda dalam keterlambatan pengurusan administrasi KTP dan sejenisnya.

Semangat pansus ini meledak setelah melakukan dengar aspirasi bersama masyarakat di Banyuwangi utara dan selatan. Hasilnya, masyarakat keberatan jika denda keterlambatan KTP diberlakukan, apalagi di naikkan. “ Hasil jaring aspirasi, masyarakat tidak menginginkan adanya denda. Apalagi dinaikkan,” kata Ketua Pansus revisi Perda Administrasi Kependudukan DPRD Banyuwangi Marifatul Karmila, pekan lalu. Jaring aspirasi warga dilakukan di Desa Ketapang dan Muncar.

Menurut Rifa, ketika denda sebesar Rp 50.000 diberlakukan, masyarakat mengaku banyak yang enggan mengurus KTP dan lainnya. Apalagi, jika denda dinaikkan, pihaknya khawatir, makin banyak warga yang enggan mengurus administrasi kependudukan. Dari fakta ini, kata dia, pihaknya akan terus berjuang agar denda keterlambatan administrasi kependudukan murni dihapus. Kecuali, bagi warga negara asing. “ Dasar kami, aspirasi warga. Kebanyakan menolak adanya sanksi denda, apalagi dinaikkan,” jelas politisi Golkar ini.

Hasil aspirasi warga, kata Rifa, dijadikan bahan dalam pembahasan lanjutan revisi Perda Administrasi Kependudukan. “ Kita akan bawa dalam pembahasan bersama eksekutif. Fakta di lapangan akan kita buka,” jelasnya lagi. Pihaknya berharap, usulan masyarakat di tingkat bawah, menjadi bahan dalam draf raperda. Sehingga, ketika Perda berlaku, masyarakat tidak merasa terbebani.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jafri Yusuf mengatakan pemberlakuan denda bukan semata-mata mengejar pendapatan asli daerah (PAD). Namun, memberi pelajaran disiplin ke masyarakat terkait tertib administrasi kependudukan. “Kalau hanya mengejar PAD, nilainya sangat kecil. Tapi, fokusnya memberikan disiplin ke masyarakat dengan memberikan sanksi denda yang tinggi,” katanya.

Dijelaskan, sanksi ini juga mengatur ketertiban masyarakat. Pejabat ini mencontohkan ketika orang luar keluar masuk ke Banyuwangi. Jika tidak diberikan aturan sanksi tegas, dikhawatirkan tidak memberikan efek jera. Sehingga, menganggu pengamanan data administrasi kependudukan. “ Ini juga menekankan disiplin waktu bagi masyarakat,” jelasnya.

Selama ini, kata dia, PAD dari denda keterlambatan administrasi kependudukan sangat kecil. Tahun 2017, hanya sekitar Rp 600 juta. Kebanyakan, denda keterlambatan pengurusan KTP. Sisanya, akta kelahiran dan surat pindah domisili. Dalam revisi Perda No.2/2014 tentang Administrasi Kependudukan, sanksi denda bagi keterlambatan administrasi akan dinaikkan cukup tajam. Bagi warga lokal, dikenai Rp 250.000, sebelumnya hanya Rp 50.000. Sedangkan WNA, denda naik dari Rp 100.000 menjadi Rp 500.000. (udi)