Bahas LKPJ, Komisi I Soroti Pejabat Plt

Ficky Septalinda. (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – KOMISI I DPRD Banyuwangi bergerak cepat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2017. Wakil rakyat yang membidangi hukum dan pemerintahan ini menyoroti masih adanya pejabat pelaksana tugas (plt) di Pemkab Banyuwangi. Sedikitnya empat satuan perangkat daerah (SKPD) yang masih dipegang pejabat Plt. Salah satunya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Ficky Septalinda mengatakan pihaknya sempat menanyakan masih adanya pejabat Plt di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Menurutnya, pejabat Plt ini diharapkan segera terisi. “Kami meminta penjelasan ke BKD. Katanya, memang belum ada untuk pengisian pejabat plt,” kata politisi PDIP ini usai rapat kerja bersama empat SKPD, pekan lalu. Masing-masing, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB.

Ficky menjelaskan selain pejabat Plt, pihaknya mempertanyakan efesiensi perampingan organisasi perangkat daerah (OPD).Versi BKD, kata Ficky, jumlah PNS di Pemkab Banyuwangi mencapai 10.000 orang. Dari jumlah ini, kata dia, perampingan OPD harus disesuaikan dengan kebutuhan PNS. “Jadi, harapannya, jangan terlalu banyak, tidak sesuai porsi,” kata politisi asal Glenmore ini. Pihaknya berharap tidak ada PNS yang tidak produktif. Kondisi ini, kata dia, harus dilakukan evaluasi. Sehingga, PNS bisa produktif, bekerja sesuai porsi dan kebutuhan. Pihaknya juga mengapresiasi sejumlah SKPD yang berhasil mendapatkan penghargaan di tahun 2017.

Meski begitu, lanjutnya, masih ada sejumlah program yang dinilai belum maksinal. Misalnya, urusan di desa yang kompleks. Program inovasi yang banyak digulirkan di desa, bisa dievaluasi. Ada juga program kampug KB yang kegiatannya harus dilakukan secara nyata. Tak sekadar program, namun mendapatkan hasil dan manfaat maksimal. Sehingga, persoalan anggaran dan penyerapannya bisa berjalan optimal. Sementara itu, persoalan anggaran di masing-masing SKPD penyerapannya sudah mencapai 100 persen. “ Kita akan lihat terus penyerapan anggaran ini. Nanti kita akan rapat kerja lagi bersama SKPD terkait,” pungkas Ficky. (udi)