Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2017, Saham Emas hingga PAD Disorot

Ismoko. (foto/bb/dok)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – MEMILIKI investasi cukup besar di pertambangan emas menjadi perhatian serius DPRD Banyuwangi. Dalam pembahasan rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD 2017, para wakil rakyat kota Gandrung cukup tajam mempertanyakan kelanjutan pendapatan dari saham ke PT Merdeka Copper tersebut. Sorotan itu dilontarkan sejumlah fraksi DPRD.

Fraksi PPP cukup keras menyoroti kondisi ini. Juru bicara Fraksi PPP DPRD Banyuwangi, Samsul Arifin mengatakan dalam laporan Pemkab, muncul penyertaan modal senilai Rp 22,9 miliar ke PT Merdeka Sari Jaya (Merdeka Copper Gold,Tbk) yang dicatat per Desember 2017. Namun, DPRD belum pernah tahu terkait kelanjutan investasi Pemkab itu. “ Kami pertanyakan dalam bentuk apa investasi itu. Apakah saham, dan bagaimana dengan RUPS. Sejak Perda No.6/2014 tentang Penyertaan Modal, kami belum pernah mendapatkan laporan,” kritik politisi asal Kalibaru ini.

Sorotan tak kalah pedas datang dari Fraksi Demokrat. Fraksi ini menyoroti proses delusi saham Pemkab di tambang emas Tumpangpitu, dari 10 persen menjadi 6,4 persen. Sementara, harga saham tersebut terus naik. Dari catatan fraksi ini, per 29 Desember 2017, harga saham yang dimiliki Pemkab tembus 2.140 per lembar. “ Jika jumlah saham Pemkab 299 juta lembar, berarti investasi kita naik menjadi Rp 490 miliar. Tapi, kenapa tak tertuang dalam neraca daerah  di tahun 2017,” kritik jurus bicara Fraksi Demokrat Handoko.

Fraksi ini juga menyorot minimnya pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2017 yang hanya tercapai 84,5 persen. Bahkan, menurut Handoko, selama empat tahun berturut-turut, sejak tahun 2014, PAD Banyuwangi terus turun. “ Ini jangan terjadi lagi. Sebab, masih banyak potensi PAD yang seharusnya bisa digarap.Misalnya, pajak mineral, IMB dan retribusi telekomunikasi yang masih kosong,” jelasnya.

Fraksi Golkar –PAN juga ikut menyoroti saham Pemkab di tambang emas. Fraksi ini mempertanyakan berapa nilai deviden dari invetasi tersebut. “ Lalu, kapan akan dicairkan dan masuk ke APBD,” tegas Sofiandi, juru bicara Fraksi Golkar.

Sementara Fraksi PKB menyoroti masih rendahnya PAD. Bahkan, sektor pariwisata yang diunggulkan Pemkab, belum menyumbangkan PAD yang siginifikan. “ Jumlah wisatawan kita 4,5 juta orang. Tapi, belum maksimal mendongkrak PAD,” kata Kusnan Abadi, jurus bicara Fraksi PKB. Selain belum maksimal, Fraksi Gerindra –PKS menyebut ada Rp 71 miliar PAD yang belum bisa dimanfaatkan.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ismoko mengatakan terkait saham tambang emas masih menunggu hasil dari RUPS. Sedangkan, terkait PAD, pihaknya kembali menyorotinya. Menurut Ismoko, PAD dari sektor jasa pariwisata yang dinilai belum maksimal. “ Kami memberikan rekom agar Pemkab menggenjot PAD dari sektor pariwisata. Jangan banyak bocor dari pembayar pajak,” tegas politi Golkar, pekan lalu.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menegaskan terkait saham di PT Merdeka Copper sudah sesuai dengan PP 71/2010. Akibat go public, lanjutnya, terdapat pergeseran prosentase kepemilikan saham Pemkab dari 10 persen menjadi 6,42 persen. Nilainya, sekitar Rp 22,9 miliar. Khusus RUPS lanjut dia, hasilnya, pendapatan sementara kembali disalurkan untuk pengembangan investasi. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan