Raperda Digodok, Alih Fungsi Lahan Diperketat

Petani di Songgon menggunakan alat canggih untuk menanam padi, belum lama ini. (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.co.id) – MENJADI lumbung beras nasional, Banyuwangi tak ingin kehilangan predikat tersebut. Salah satu upayanya, memperketat alih fungsi lahan dan pemanfaatan tanah. DPRD Banyuwangi mulai menggodok rancangan Perda Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) untuk mendorong kebijakan itu.

Setelah melalui perdebatan panjang, Raperda IPPT berhasil dirampungkan di DPRD. Selanjutnya, menunggu verifikasi dan fasilitasi di Pemprov Jawa Timur. “ Akhirnya rampung juga revisi Raperda No 2/2013 tentang IPPT. Sudah finalisasi dan kita ajukan ke Gubernur,” kata Ketua Pansus Raperda IPPT DPRD Banyuwangi Sofiandi Susiadi, belum lama ini.

Politisi Golkar ini menambahkan revisi Raperda IPPT merupakan inisiatif DPRD. Tujuannya, membetengi alih fungsi lahan di Banyuwangi yang kian masif. Padahal, Banyuwangi menjadi salah satu lumbung padi nasional. Lalu, mulai bergeliat industri pariwista. Sehingga, dibutuhkan aturan agar alih fungsi lahan bisa dikendalikan.

Dalam revisi Raperda ini, lanjut Sofiandi, ditambahkan dasar hukum. Yakni, Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 19/2017 tentang Izin Lokasi. “ Nantinya, ruang lingkung Pemkab dalam penerbitan IPPT adalah izin lokasi,” jelasnya.

Aturan lainnya, sebelum izin penggunaan dan pemanfaatan tanah diterbitkan, harus mendapatkan rekomendasi pertimbangan tehnis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Revisi lainnya, diatur standar prosedur operasional (SOP) terkait penyelenggaraan perizinan satu pintu di internal Pemkab. Khusus penetapan lokasi dan izin perubahan dan penggunaan tanah, kata Sofiandi, akan dibuatkan Perda tersendiri. Tujuannya, klausul yang diatur dalam Raperda IPPT tidak kehilangan substansi. Raperda ini bisa diusulkan oleh DPRD atau pemkab.

Sofiandi menambahkan tujuan utama dari Raperda IPPT adalah mengatur penggunaan dan pemanfaatan lahan bagi kebutuhan pembangunan. Nantinya, IPPT harus berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kota dan Rencana Tata Ruang Kecamatan (RTRK). “ Sehingga, nanti penggunaan dan pemanfaatan tanah bisa tertib, sesuai aturan yang ada,” pungkasnya. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan