Tuntut Lahan Garapan, Warga Perkebunan Mengadu ke DPRD

Dialog warga perkebunan dengan DPRD Banyuwangi terkait konflik pengelolaan lahan, Selasa (4/9). (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.co.id) – Konflik perebutan lahan perkebunan mencuat lagi di Banyuwangi. Puluhan warga perkebunan Malangsari, Kecamatan Glenmore, mendatangi DPRD Banyuwangi, Selasa (4/9). Mereka menuntut kembali lahan garapan yang kini dikuasai PTPN XII Malangsari.

Aksi warga berlangsung damai. Tiba di kantor  Dewan, mereka diterima jajaran Komisi I DPRD setempat. Versi warga, lahan seluas 570 hektar yang dikelola PTPN Malangsari dahulunya adalah hutan. Lalu, dibabat warga sejak tahun 1980. Lalu, sejak tahun 2007, para petani yang dikenal dengan penegal diusir dari lokasi lahan.

Padahal, mereka sudah menggarap puluhan tahun. Bahkan, tanaman kopi yang ditanam warga dirusak. “ Intinya, kami meminta wakil rakyat memperjuangkan aspirasi kami. Lahan yan dulu pernah kami garap, bisa dikembalikan lagi. Itu sumber penghasilan para penegal,” kata Buamin, koordinator penegal.

Pria ini menegaskan, konflik lahan perkebunan itu sudah pernah diproses secara hukum. Namun, dia mengklaim, saat puluhan warga sempat diadili, kasusnya bukan penyerobotan lahan. Namun, pengerusakan tanaman. “ Warga yang kali ini ke DPRD, juga bukan warga yang dahulu. Intinya, kami ingin lahan itu bisa digarap lagi. Kami juga ingin berjuang agar tanaman kopi yang dulu pernah dirusak dikembalikan,” tegasnya.

Buamin memastikan akan terus berjuang agar penegal bisa kembali menggarap lahan. Bahkan, akan terus berjuang hingga ke Jakarta. “ Kami memiliki data dan kronoligis tersendiri. Ini yang akan kami jadikan bahan untuk berjuang lagi,” tegasnya. Dia menampik jika aksi kali ini berkaitan dengan momen mendekati pemilu.

Manager PTPN XII Malangsari Sanuri membantah jika pihaknya menguasai atau menyerobot lahan penegal. Menurutnya, lahan seluas 570 hektar yang digarapnya berdasarkan hak guna usaha (HGU). Dikeluarkan tahun 1998, penyerahan  dari PTPN XII Kendenglembu. Lalu, tahun 2004 ada kerjasama dengan warga penegal selama tiga tahun. Berakhir tahun 2007, warga penegal diminta keluar dari lahan tersebut. Namun, menemui jalan buntu. “ Secara hukum, lahan itu dikelola PTPN Malangsari dengan sistem HGU. Semua dokumennya lengkap,” tegasnya.

Bahkan, tahun 2007, 20 warga penegal dibawa ke pengadilan terkait kasus penyerobotan lahan. Artinya, kata Sanuri, tidak ada pelanggaran hukum terkait pengelolaan. Pihaknya juga meminta warga membawa ke pengadilan jika ditemukan pelanggaran hukum terkait pengelolaan lahan. Selama ini, pihaknya membayar pajak senilai Rp 1,3 miliar per tahun untuk lahan yang dikelolanya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Fiky Septalinda mengatakan konflik pengelolaan lahan tersebut harus diselesaikan secara damai. Pihaknya meminta warga penegal dan pengelola perkebunan duduk bersama. “ Kalau saling ngotot dengan pendapat dan bukti masing-masing, tidak akan selesai. Sebaiknya, kebun dan warga bertemu. Berkomunikasi jika itu terkait urusan ekonomi warga,” ujar politisi PDIP ini. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan