Konflik Lahan, Ratusan Petani Hutan Datangi DPRD

Massa perwakilan petani LMDH mendatangi kantor DPRD Banyuwangi, Senin (8/10). (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.co.id) – Konflik lahan garapan di hutan muncul lagi di Banyuwangi. Sekitar 200 petani hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) mendatangi DPRD Banyuwangi, Senin (8/10). Mereka mengadukan munculnya kelompok petani hutan yang akan sama-sama menggarap lahan milik Perhatni. Sehingga, rawan konflik antar petani.

Aksi massa berlagsung damai. Tak ada orasi. Tiba di kantor DPRD, massa diterima jajaran DPRD dari lintas Komisi. “ Kami ingin wakil rakyat mendengar jeritan para petani hutan yang tergabung dalam LMDH. Jangan sampai muncul gesekan antar petani karena berebut lahan garapan,” kata Sumardi, Ketua Forum LMDH Banyuwangi Raya.

Pria ini menambahkan, pihaknya tidak alergi dengan keputusan Menteri Kehutanan terkait pengelolaan hutan yang baru. Hanya saja, dalam praktiknya, kelompok LMDH yang sudah lebih dulu ada, justru terkesan dibenturkan dengan kelompok tani baru. “ Kelompok tani ikut memohonkan penggarapan lahan yang sudah lebih dulu digarap LMDH. Ini kan bahaya, bisa memicu konflik horizontal,” keluhnya.

Hal senada diungkapkan Nur Khamid, koordinator LMDH Banyuwangi Barat. Menurutnya, LMDH sudah ada dan legal sejak tahun 2006. Lalu, belakangan muncul Peraturan Menteri (Permen) Kehutanan No.83/2016 dan Permen Kehutanan No. 39/2017. “Kami tidak mempersoalkan dengan Permen tersebut. Tapi, dalam implementasinya, justru LMDH yang sudah ada muncul perpecahan. Ada obyek garapan sama, digarap dua kelompok berbeda,” protesnya.

Parahnya lagi, kata Khamid, kelompok tani yang baru ini juga meminta SK dari kepala desa, mirip dengan LMDH. Sehingga, kades ikut dibenturkan. Pihaknya berharap, DPRD bisa memberikan solusi terkait masalah tersebut. Selama ini, LMDH terbagi dalam tiga wilayah Kesatuan Pemangku Hutan (KPH). Masing-masing, Barat, Selatan dan Utara.

Administratur KPH Banyuwangi Selatan Dwijono Kiswurjanto menegaskan pihaknya hanya menjalankan aturan dari pusat. Terkait munculnya LMDH dan Kelompok Tani Hutan (KTH) ini sama-sama memiliki legalitas.

“ Kami ibaratkan, seperti istri tua dan muda. Jadi, kalau sama-sama mendapatkan lahan garapan. Tapi, harus rukun atau sinkron dulu. Kerjasamanya dengan kades,” jelasnya. Menurutnya, petani hutan adalah yang tinggal dalam radius 10 kilometer dari bibir hutan. Ada juga, petani binaan yang tinggal dari radius 20 kilometer dari bibir hutan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Fiky Septalinda mengatakan pihaknya akan membahas keluhan para petani LMDH ini dalam rapat internal. “ Kami akan laporkan dulu ke pimpinan. Nanti, hasilnya akan dibahas dalam rapat internal,” tegas politisi PDIP ini udai menemui massa. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan