Islah, Status Tersangka Rektor Uniba Jalan Terus

Arie Ramadhani, kuasa hukum tujuh tersangka konflik Uniba. (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.co.id) – Proses hukum dugaan keterangan palsu dalam akta otentik di Perkumpulan Pembina Lembaga Perguruan Tinggi (PPL PT) PGRI yang menaungi Universitas PGRI Banyuwangi (Uniba), masih jalan terus. Tujuh tersangka yang ditetapkan Polda Jawa Timur (Jatim) masih harus menghadapi kasus tersebut. Meski, ada upaya damai dari kasus dualisme kepengurusan itu.

Para tersangka, salah satu diantaranya, Rektor Uniba Teguh Sumarno masih menunggu pemanggilan dari penyidik Polda. “ Kasusnya masih jalan terus, termasuk penetapan tersangka. Memang ada upaya islah antara-kubu yang berkonflik ini. Tapi, belum ada titik temu final,” kata kuasa hukum tujuh tersangka, Arie Ramadhani,M.H., Senin (5/11). Karena itu, lanjut, Arie, penanganan kasus tersebut masih menggelinding di Polda. Bahkan, pihaknya menunggu pemanggilan dari penyidik di Polda.

Terkait upaya islah, lanjut Arie, sudah ada pertemuan tiga kubu PPL PT PGRI. Masing-masing kubu Ilyas Karnoto (pelapor ke Polda), Sadi (Ketua PPL PT) dan Teguh Sumarno (Rektor Uniba). “ Pertemuannya 29 Oktober kemarin. Ada upaya islah. Salah satunya, pengurusan PPL PT dikembalikan ke kabinet lama,” jelasnya. Namun, kata wanita yang juga juru bicara kampus C Uniba ini, upaya islah tersebut masih belum final. Sebab, akta damai belum diteken para pihak.

Diberitakan sebelumnya, konflik di kampus Universitas PGRI Banyuwangi (Uniba) memakan korban. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Banyuwangi, Sulihtiono ditetapkan tersangka oleh Polda Jatim.

Sulihtiono ditetapkan sebagai tersangka dalam perannya sebagai pengawas PPL PT PGRI Banyuwangi.  Selain Kadisdik Banyuwangi, Polda menetapkan enam tersangka lain dalam kasus serupa. Masing-masing, Teguh Sumarno (Rektor Uniba), Sadi (Ketua PPL PT), Siswaji, Heru Muhardi, Murdiyanto dan Mislan. Seluruhnya pengurus PPL PT PGRI Banyuwangi.

Mencuatnya kasus dugaan keterangan palsu itu berawal dari munculnya akta 31/2014 tentang akta perubahan PPL PT PGRI Banyuwangi. Pelapornya, Ilyas Karnoto, Sekretaris  PPL PT PGRI yang memegang akta 07/2011 (diklaim akta sah PPL PT PGRI). Laporan ke Polda dilayangkan 26 Februari 2018.

Mantan PNS ini mengisahkan, awalnya PPL PT PGRI dibubarkan oleh PGRI Jatim. Padahal, tidak ada korelasinya. Lalu, munculah akta 31/2014, mengubah akta sebelumnya yang dibuat oleh Sadi. Menurut Ilyas, pihaknya sempat menggugat perdata akta tersebut. Di tingkat Pengadilan Negeri (PN), pihaknya menang. Lalu, banding hingga kasasi justru kalah. Kini, masih menunggu proses Peninjauan Kembali (PK) dengan adanya novum baru. Yakni, putusan pelanggaran kode etik notaris dalam pembuatan akta 31/2014 yang dikeluarkan Majelis Pengawas Notaris Pusat.

Kadisdik Banyuwangi Sulihtiono mengatakan terkait kasus tersebut sudah menempuh upaya islah. “ Islah sudah dilakukan. Jadi, semuanya sudah berdamai,” ujarnya usai menghadiri rapat anggaran di DPRD Banyuwangi, Senin siang. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan