Awasi Pemilu, Warga Bisa Daftar Jadi Pemantau

Sosialisasi pemantau indepeden untuk pemilu dari Bawaslu Banyuwangi, Selasa (13/11). (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.co.id) – Pemilu jujur dan adil menjadi awal menuju pesta demokrasi yang ideal. Pemilu tahun 2019, masyarakat bisa ikut andil dalam gawe besar tersebut. Tak hanya menyalurkan hak pilih, warga bisa ikut menjadi tim pemantau independen. Mereka bisa bergabung dengan mendaftar ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten.

Pemantau independen ini berhak membuat laporan ke Bawaslu jika ditemukan pelanggaran dalam tahapan pemilu. Sayangnya, meski bisa terlibat pemantauan, pemantau independen ini tak mendapatkan honor. Lalu, harus memiliki badan hukum. “ Karena pemantau independen, honornya tidak ada. Tapi, mereka biasanya sudah ada founding anggaran dari luar negeri,” kata Komisioner Bawaslu Banyuwangi Hasyim Wahid usai sosialisasi Perbawaslu No.4/2018, Selasa (13/11). Perbawaslu ini mengatur tentang pemantau independen.

Hasyim menambahkan tim pemantau ini akan menjadi bagian dari Bawaslu. Tugasnya, selain mengawasi tahapan pemilu, juga mengawasi kinerja Bawaslu. Namun, mereka berada di luar garis Bawaslu. “ Bawaslu juga punya pengawas hingga ke tingkat TPS. Kalau ini honornya dari Bawaslu,” jelas Hasyim. Selama bertugas, tim pemantau independen, dilarang masuk ke TPS. Hanya melakukan dokumentasi. Jika melanggar, SK sebagai tim pemantau bisa dicabut.

Meski begitu, Hasyim berharap ada kelompok lembaga yang mau mendaftar sebagai tim pemantau. Sebab, kehadirannya sangat dibutuhkan selama proses pemilu. Pendaftaran tim pemantau masih dibuka hingga H-7 pemungutan suara pemilu. Harapannya, ada kelompok lembaga lokal yang mau mendaftar. Syaratanya, berbadan hukum dan sumber keuangan jelas. Hingga saat ini, sudah ada 17 lembaga yang sudah mendaftar ke Bawaslu pusat. “Kalau di tingkat kabupaten belum ada,” jelasnya.

Pemilu 17 April 2019, jumlah TPS di Banyuwangi sebanyak 5116 titik. Harapannya, minimal di setiap desa ada tim pemantau indepen. “Nantinya, kami yang akan berkoordinasi terkait distribusi tim pemantau ini,” imbuhnya. Jika ada yang lembaga yang mendaftar, pihaknya akan melakukan verifikasi. Lalu, diteruskan ke Bawaslu provinsi. Sebab, kewenangan SK berada di provinsi. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan