Akhir Tahun, PAD Banyuwangi Belum Maksimal

Personel Satpol PP memasang himbauan pembayaran pajak di salah satu restoran. (foto/bb/dok)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.co.id) – Target pendapatan asli daerah (PAD) Banyuwangi tahun 2018, tampaknya tak bisa terpenuhi seratus persen. Menjelang pergantian tahun, PAD yang masuk ternyata baru 64 persen, sekitar Rp 399,68 miliar. Padahal, targetnya sekitar Rp 654 miliar.

Belum maksimalnya capaian PAD ini mendapat sorotan  jajaran DPRD setempat. Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi Kusnan Abadi mengatakan anggaran tahun 2018 tinggal tersisa 26 hari. Namun, capaian PAD yang dilaporkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi ternyata masih jauh dari target. “ PAD baru 64 persen, masih kurang Rp 255 miliar dari target awal. Padahal, ini sudah mau pergantian tahun,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Selasa (4/12).

Menurut Kusnan, pihaknya pesimis target PAD bisa tembus seratus persen. Pihaknya memprediksi, hanya bisa tercapai 84 persen. Hal ini, sama dengan pencapaian PAD tahun 2017. “ Tahun lalu, juga seperti ini. Kami berharap, optimis minimal bisa 84 persen,” kata Kusnan.

Belum optimalnya capaian PAD ini, lanjut Kusnan, dipicu banyak hal. Salah satunya, belum semua restoran dan rumah makan di Banyuwangi terpasang tax monitor. Lalu, banyak juga yang terpasang, namun belum dioperasikan. “ Alasannya, pemasangan tax monitor tebang pilih. Jadi, belum bisa kompak semua mau mengoperasikan alat monitor pajak ini,” jelasnya. Ada juga, lanjut Kusnan, restoran yang berdalih tak bisa mengoperasikan tax monitor.

Dari kasus ini, tahun 2019, pihaknya menyerukan ke Pemkab untuk memasang tax monitor ke seluruh rumah makan dan restoran. “ Kalau ada alasan tak bisa mengoperasikan, harus ada pendampingan,” pintanya.

Menurutnya, restribusi dan pajak restoran ini sudah diatur dalam Undang-Undang No.28/2009 dan Perda. Artinya, paying hukumnya sudah jelas. “ Ini menjadi tanggungjawab bersama antara eksekutif dan wajib pajak,” tegasnya.

Pihaknya juga pernah melakukan sosialisasi tax monitor ini ke wajib pajak ke masing-masing daerah pemilihan (dapil). “ Ini kan untuk pembangunan daerah. Tapi, banyak yang belum paham,” sesalnya. Selama ini,pajak restoran dan rumah makan dipatok sekitar Rp 24 miliar. Padahal, kata Kusnan, potensinya bisa lebih besar dari itu. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan

HUB. : 085236362484