Protes Bantuan Pangan, Kades dan BPD Mengadu ke Dewan

Para Kades dan BPD mengaku ke DPRD Banyuwangi terkait penyaluran BPNT, Rabu (5/12). (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.co.id) – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang digulirkan di Banyuwangi, menuai polemik. Kalangan kepala desa (Kades) dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) memprotes tata cara penyaluran bantuan bagi warga miskin tersebut. Pasalnya, bantuan dari Kemensos ini tak lagi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun warung umum. Protes kalangan Kades dan BPD ini diluapkan dengan mendatangi DPRD Banyuwangi, Rabu (5/12).

Kades Ketapang, Banyuwangi, Slamet Kasiohono, mengaku kaget dengan kebijakan penyaluran BPNT tanpa melibatkan BUMDes. Padahal, BUMDes di desanya mampu menjuarai hingga ke tingkat nasional. “ BUMDes ini usaha milik desa, manfaatnya untuk masyarakat desa. Kalau BPNT tak lagi lewat BUMDes, bagaimana kelanjutan BUMDes yang dikelola masyarakat desa,” keluhnya. Pihaknya berharap, BPNT tetap berlanjut lewat BUMDes. Sebab, manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat desa.

Protes keras dilontarkan Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Latief. Ketua BPD Genteng Kulon ini menduga, pengalihan penyaluran BPNT dari BUMDes ke warung umum melalu e-warung lantaran ada praktik cukong. Sebab, penyaluran BPNT dalam bentuk beras dan telur ini untungnya cukup tinggi. “ Desa kami, setiap penyaluran sebulan sekali untungnya BUMDes bisa Rp 6 juta. Ini yang kami curigai akan direbut oleh oknum pendamping desa melalui warung umum,” tudingnya.

Padahal, seusia Undang-undang Desa, segala kegiatan penyaluran ekonomi bisa ditangani BUMDes. Sebab, keuntungannya masuk ke APBDes, lalu bermanfaat bagi semua masyarakat. “ Kalau dialihkan ke warung umum atau swasta, untungnya hanya dinikmati segelintir orang,” sesalnya.

Selain proses penyaluran, pihaknya juga memprotes data penerima BPNT yang tak pernah berubah. Dampaknya, warga mampu menerima bantuan rutin. Sebaliknya, warga miskin banyak yang tercecer. “ Kami setiap tahun selalu menggelar Musdes untuk mengubah data, tapi setelah diserahkan ke Dinas Sosial, datanya tak pernah berubah,” tegasnya.

Pernyataan tak sejalan diungkapkan Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Banyuwangi. Dinsos mengatakan penyaluran BPNT mengikuti aturan dari pusat. Terkait data, Dinsos mengklaim hanya mengikuti data dari pusat. Sedangkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa justru meminta BUMDes tetap menyalurkan BPNT.

Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Fiky Septalinda meminta BUMDes tetap melanjutkan penyaluran BPNT, sembari menunggu pihaknya konsultasi ke pusat. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan

HUB. : 085236362484