Tak Pakai Tipiring, Kasus Peredaran Miras Turun Tajam

0
Ketua PN Banyuwangi Purnomo Amin Tjahjo. (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.co.id) – Peredaran minuman keras (miras) tradisional dari Bali ke Banyuwangi, tampaknya mulai antiklimaks. Dua bulan terakhir, kasus peredaran miras di kabupaten menurun tajam. Kondisi ini dipicu vonis di Pengadilan Negeri (PN) setempat yang tak menerapkan sidang tindak pidana ringan (tipiring) bagi pelaku peredaran miras. Sebaliknya, jeratannya menggunakan pidana umum. Hukumannya, penjara 5-8 bulan, belum termasuk denda.

Selama ini, peredaran miras di Bumi Blambangan lebih banyak dijerat dengan sidang tipiring. Para pelaku hanya membayar denda. “ Ternyata, efeknya lumayan bagus. Kasus miras turun hingga lebih dari 50 persen,” kata Ketua PN Banyuwangi, Purnomo Amin Tjahjo disela rilis tahunan, Jumat (28/12).

Pejabat ini menjelaskan, selama ini, kasus peredaran miras hanya menggunakan tipiring. Pelaku hanya dikenai denda Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Imbasnya, mereka kembali berulah setelah menjalani persidangan. Alhasil, peredaran miras, khususnya arak Bali tetap tinggi. Memicu kasus kriminal lain.

Akhirnya, kata Amin, pihaknya dengan dukungan jajaran Forpimda Banyuwangi dan tokoh agama masyarakat menggunakan jeratan pidana umum. Yakni, pasal 204 dan 205 KUHP tentang peredaran makanan/minuman yang menyebabkan kerusakan saraf. “ Pasal ini yang sangat jitu dan memberi efek jera pelaku kembali mengedarkan miras,” jelas Hakim senior asal Madura tersebut.

Amin menjelaskan, selama tahun 2018, kasus miras di Banyuwangi cukup tinggi. Bahkan, merenggut korban jiwa. Akhirnya, diambil tindakan tegas dalam persidangan. “ Dahulu, sebulan bisa tembus 442 kasus tipiring peredaran miras. Sejak kita terapkan pidana umum, kasusnya menghilang. Terakhir, hanya tinggal 100 kasus yang kita putus dengan pidana kurungan,” tegasnya. Pihaknya berharap, dengan aturan baru ini peredaran miras benar-benar hilang dari Banyuwangi.

Amin menambahkan selama tahun 2018, jumlah perkara yang disidangkan PN Banyuwangi  sebanyak 2337 kasus. Dari jumlah ini, hampir 98 persen diselesaikan. Hanya tersisa 6 perkara. Perkara terbanyak kasus peredaran obat daftar G (pil koplo) dan narkotika. “ Mudah-mudahan bisa selesai hingga akhir Desember ini,” jelasnya.

Sayangnya, banyaknya perkara yang masuk belum diimbangi jumlah Majelis Hakim. Saat ini, hanya tersedia empat majelis. Jika dipaksakan lima majelis, Ketua PN harus ikut turun. Idealnya, dengan banyaknya perkara, lanjut Amin, minimal tersedia enam Majelis Hakim.

Dengan keterbatasan tenaga, pihaknya memberlakukan sistem pendaftaran perkara secara online, termasuk pembayaran lewat bank. Sedangkan jadwal sidang dikirimkan lewat email. “ Ini memangkas waktu pendaftaran dan transparansi ke masyarakat. Jadi tidak ada transaksi keuangan langsung antara pemohon dan petugas PN,” pungkasnya. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan

HUB. : 085236362484