Dua Tahun, PAD Banyuwangi Tak Lampaui Target

Personel Satpol PP Banyuwangi memasang poster imbauan pajak ke salah satu restoran, belum lama ini. (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.co.id) – Persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap mendapat persoalan serius dari DPRD setempat. Apalagi, dua tahun berturut-turut, perolehan PAD justru tak melampui target. Bahkan, menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Awal tahun, DPRD me-“warning “ jajaran Pemkab bisa menggenjot PAD sesuai target.

Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi Kusnan Abadi mengatakan posisi PAD Banyuwangi tahun 2018 hanya tercapai 72 persen. Sekitra Rp 450 miliar. Kondisi ini, kata dia, menurun secara prosentase dibanding tahun-tahun sebelumnya. “ Dua tahun terakhir, 2017-2018, capaian PAD kita menurun secara prosentase dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pengalaman pahit ini tak boleh terjadi di tahun 2019,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Senin (14/1).

Kusnan menambahkan sejatinya Banyuwangi memiliki banyak potensi untuk mangejar capaian PAD. Hanya, kata dia, ada beberapa kendala. Misalnya, kurangnya tenaga hingga obyek pajak yang belum sadar membayar pajak. Baik restoran, hotel dan jasa parkir di mall hingga pariwisata. “ PAD kita tahun ini ditarget Rp 571 miliar. Perencanaan ini normal dari kacamata kami. Dengan potensi yang ada pasti bisa tercapai,” jelas Kusnan.

Agar PAD bisa tercapai, pihaknya akan terus mengawal proses capaian secara rutin. Dalam waktu dekat pihaknya bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan mengumpulkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) penghasil. “ Kita akan data ulang potensi PAD. Misalnya, Dinas Perhubungan yang menangani parkir. Kita akan hitung lagi, berapa obyek parkir dan potensinya berapa,” jelasnya.

Langkah ini, kata Kusnan, lantaran pendapatan parkir dinilai belum maksimal. Pihaknya mencontohkan salah satu stasiun kereta api yang mampu menaikkan setoran parkir. “ Dahulu, stasiun itu setor Rp 400.000 per bulan, kini naik Rp 600.000 per bulan. Ini akan kita hitung lagi, apakah rasional atau tidak,” imbuhnya.

Selain parkir, obyek pajak yang setorannya tak rasional dihitung ulang. Dia mencontohkan, sebuah hotel yang pendapatannya hanya Rp 30 juta per bulan. “ Jika pendapatan begini, bagaimana jumlah karyawan, bayar listrik bagaimana,” kritiknya.

Lalu, lanjut Kusnan, pajak dari retoran dan rumah makan. Selama ini, alat monitor pajak sudah terdistribusi, hanya alat pencetak tagihan yang belum maksimal. Padahal, harganya tak terlalu mahal. Harapannya, dengan rasionalisasi potensi pajak, capaian PAD bisa maksimal. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan

HUB. : 085236362484