2019, DPRD Banyuwangi Minta tak Ada Utang

1
Ruliono. (foto/bb/dok)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.co.id) – DEFISIT anggaran dalam APBD Banyuwangi tahun 2017 dan 2018, mendapat perhatian serius DPRD. Mereka berharap, tahun 2019, tak ada utang lagi dalam APBD. Sehingga, anggaran bisa normal, tanpa defisit. Dewan juga berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan restribusi bisa tercapai maksimal.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliono mengatakan munculnya aksi terkait defisit anggaran dari kelompok masyarakat adalah hal biasa. Hal itu, kata dia, menunjukkan jika masyarakat Banyuwangi peduli dengan kemajuan daerah. “Karena itu, kami berharap, tidak ada lagi defisit anggaran, termasuk utang dalam APBD 2019,” kata politisi Golkar tersebut, belum lama ini.

Pihaknya juga mengapresiasi adanya jaminan mundur dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi jika tahun 2019 muncul defisit lagi.

Ruliono menambahkan defisit anggaran harus disikapi bijaksana oleh semua pihak. Apalagi, hasil rapat anggaran antara DPRD dan Pemkab menghasilkan konstruksi APBD yang sehat. ‘ Kami sempat rapat anggaran hingga 7 jam dalam membahas APBD 2019. APBD kita sehat,” tegasnya.

Dia mencotohkan persoalan PAD yang ditaksir mencapai Rp 600 miliar. Target itu sudah dianggarkan untuk kebutuhan belanja dalam APBD. Celakanya, ketika belanja Pemkab sudah dilakukan, namun PAD tak terlampaui, munculah kesulitan keuangan. Karena itu, pihaknya mengajak para wajib pajak sadar.

Terutama, para pengusaha yang merasakan dampak kemajuan pariwisata. “ Diakui atau tidak, mereka (pengusaha-red) harus berterima kasih ke Pemkab. Dengan kemajuan pariwisata, kuliner dan akomodasi lainnya laris. Ini seharusnya menyumbang PAD yang besar,” tegasnya.

Terpisah, Kepala BPKAD Samsudin menjelaskan persoalan defisit tidak bisa dilihat sepihak. Menurutnya, dalam laporan keuangan pemerintah daerah terbagi dalam neraca laporan arus kas dan laporan operasional. Dalam laporan keuangan ini, meski kekurangan kas hingga Rp 200 miliar, secara operasional surplus hingga Rp 370 miliar.

Bahkan, kondisi ini sudah lolos audit dari BPK. “ Tahun 2017, kekurangan arus kas, sesuai legal formal dapat pinjaman bank. Sehingga bisa menutup arus kas,” jelasnya. Persoalan defisit kata dia juga dipicu tidak adanya transfer dana dari pusat. Padahal, alokasi belanja sudah dianggarkan. Sehingga, untuk menutupi kekurangan diambilkan dana dari sumber lain. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan

HUB. : 085236362484