Awal Tahun, Dewan Godok Dua Raperda

1
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi, Basuki Rachmat. (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.co.id) – TAHUN POLITIK, tak membuat semangat DPRD Banyuwangi turun. Memasuki awal tahun, DPRD kota Gandrung ini mulai menggenjot kinerja. Sedikitnya dua rancangan peraturan daerah (Raperda) ditargetkan tuntas sebelum pemilu. Masing-masing Raperda Perencanaan Pembangunan Daerah dan Raperda Perlindungan Sempadan Pantai, Sungai dan Jaringan Irigasi. Keduanya, usulan dari DPRD.

Raperda Perencanaan Pembangunan Daerah sengaja diusulkan oleh DPRD. Salah satu pertimbanganya, selama ini, DPRD kerap hanya menjadi stempel dan pembahasan anggaran maupun perencanaan pembangunan. Padahal, DPRD yang selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat. “ Misalnya, fungsi budgeting untuk mengontrol anggaran. Selama ini, kita hanya sekadar melakukan dok. Padahal, faktanya, kami yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Banyuwangi, Basuki Rachmat, belum lama ini.

Politisi Hanura ini menjelaskan, DPRD selalu mengikuti usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenvangdes) hingga kecamatan. Namun, faktanya, usulan masyarakat tidak bisa terakomodir dalam pembangunan daerah.

Dari fenomena ini, pihaknya berinisiatif mengusulkan Raperda agar dalam proses perencanaan pembangunan, DPRD bisa mengawalnya. Baik dalam fungsi budgeting maupun perencanaan. “ Intinya, kami yang selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga, dalam perencanaan pembangunan bagaimana usulan masyarakat bisa terakomodir,” tegas Ketua DPC Hanura Banyuwangi ini. Raperda ini, lanjut Basuki, diusulkan anggota dari Fraksi PPP.

Sedangkan Raperda Perlindungan Sempadan Pantai, Sungai dan Jaringan Irigasi diusulkan Fraksi Hanura-Nasdem. Raperda tersebut, imbuh Basuki, berangkat dari banyaknya sempadan pantai, sungai maupun jaringan irigasi yang termanfaatkan secara liar. Padahal, banyak yang melanggar aturan. “ Ini seharusnya terlindungi. Sebab, aturan dan Undang-Undangnya sudah jelas. Termasuk, Dirjen Kelautan dan Peraturan Menteri,” jelasnya. Pihaknya berharap, Raperda ini akan mengurangi aktivitas liar yang memanfaatkan sempadan.

Dua Raperda ini, kata Basuki, menjadi agenda pertama di awal tahun. Pihaknya, akan menggodok dahulu bersama eksekutif sebelum melanjutkan pembahasan. “ Target kita, bisa rampung secepatnya. Raperda ini cukup penting,” pungkasnya. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan

HUB. : 085236362484